Image

Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

  1. BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
  2. BPBD mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPBD menyelenggarakan :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; sertaPengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPBD menyelenggarakan : menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Susunan organisasi BPBD terdiri atas :

  1. Kepala Badan;
  2. Unsur Pengarah;
  3. Unsur Pelaksana.


Unsur Pengarah terdiri dari :

  1. Pejabat pemerintah daerah;
  2. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
  3. Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
  4. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  5. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

  1. Kepala Pelaksana;
  2. Sekretariat;
  3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Latar Belakang Wilayah Kabupaten Mojokerto

Bahwa wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki kondisi geografis dan kondisi geologi yang rawan dan rentan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa.

Maka masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan Penampungan / hunian sementara.

Sejarah singkat terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

Semenjak diterbitkannya UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan, maka penanganan bencana yang dulu dilaksanakan oleh SATLAK dan SATKORLAK yang berada pada Dinas/Instansi terkait (Koord. Bakesbangpol) dan dalam perjalanannya dirasa kurang maksimal, karena bersifat reaksional ketika ada kejadian bencana, sedangkan penanggulangan bencana harus bersifat komprehensif mulai dari Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, sehingga penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada Pengurangan Risiko Bencana. Sehingga PEMDA Kab. Mojokerto menindaklanjuti dengan Perda No. 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Perbup. No. 30  Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Telah Menerbitkan :

1.Perda No. 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
2. Perda No. 14/2011 tentang Penanggulangan Bencana
3.Perbub No. 30/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD
 

Bahwa dalam pelaksanaannya ketiga seksi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak  dapat dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan misalnya :

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam tugasnya membuat Peta Titik Rawan Bencana, Mengadakan pembinaaan dan Pendidikan, Pelatihan bagi para Relawan, serta mengadakan pencegahan diantaranya mengadakan Reboisasi (Penanaman Pohon), mengaktifkan swadaya gotong royong, mengoptimal-kan tanda peringatan dini dengan menggunakan alat eletronik, alat-alat manual yang telah ada misalnya kentongan, peralatan penanganan kebakaran yang dulu sering kita lihat dimasing-masing Pos Ronda.

Seksi Kedaruratan dan Logistik, Melakukan kaji cepat, lewat TRC mengadakan buffer stock baik permakanan maupun barang banjiran (gedeg,   bronjong, trucuk) peralatan yang lain.

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  melakukan perbaikan Pasca Bencana misalnya perbaikan jembatan, tanggul dll.

 

VISI dan MISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

VISI

“ Membangun Masyarakat Kabupaten Mojokerto Yang Tangguh Terhadap Bencana”

MISI

1.Melindungi Masyarakat dari ancaman bencana alam melalui pengurangan risiko bencana secara berkala;
2.Menyelenggarakan dan membangun sistem Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan handal;
3.Meningkatkan penanganan darurat bencana secara brsinergi dan menyeluruh.

Fungsi BPBD

BERDASARKAN UU 24 TAHUN 2007 PASAL 23 AYAT 2 BAHWA UNSUR PELAKSANA MEMPUNYAI FUNGSI  :

1.KOORDINATOR,
2.KOMANDO,
3.PELAKSANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
 
Prinsip Dasar Penanggulangan Bencana
 
a.Cepat dan Tepat
b.Prioritas
c.Koordinasi dan keterpaduan
d.Berdaya guna dan berhasil guna
e.Transparansi dan akuntabilitas
f.Kemitraan
g.Pemberdayaan
h.Non diskriminatif dan non politisi
 
Tujuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana
 
1.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2.Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada;.
3.Menjamin terselenggaranya PB secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh;
4.Menghargai budaya lokal;
5.Membangun  partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6.Mendorong semangat  gotong royong kesetiakawanan dan kedermawanan
7.Menciptakan  perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 
Strategi Penanggulangan Bencana

Prioritas pada lingkungan hidup dan pengelolaan Bencana yang diarahkan pada :

1.Pengurangan risiko Bencana Daerah
2.Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.
3.Optimalisasi Instrument pengendalian, pemanfaatan ruang dalam Pengurangan Risiko Bencana.
4.Mendorong partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
5.Peningkatan Sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan
6.Pemulihan wilayah terdampak.

Kebijakan Pemerintah menurut UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

1.Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
2.Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional
3.Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
4.Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
5.Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana
6.Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
7.Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

 Definisi Bencana

BENCANA adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007) 

Langkah-langkah BPBD Kabupaten Mojokerto 

1.Penguatan kelembagaan
2.Koordinasi dengan instansi terkait (TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Lembaga Terkait Penanggulangan Bencana, LSM, Relawan)
3.Sosialisai kesiapsiagaan bencana melalui Pelatihan, Lokakarya, baik media cetak, elektronik, dan radio
4.Mengaktifkan  jaringan komunikasi, baik RAPI, Orari dan jaringan komunikasi lainnya
5.Peningkatan peringatan dini (Early Warning System)
6.Mendirikan posko 1x 24 jam di BPBD KAB. MOJOKERTO
7.Memfasilitasi dan validasi usulan bantuan kebutuhan sarana prasarana dan logistik siaga darurat

Kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pengurangan Risiko Bencana yang sudah dilakukan

1.MENGADAKAN SOSIALISASI TENTANG KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN PADA KASI LINMAS/TRANTIB  SE KABUPATEN MOJOKERTO; TAHUN 2011
2.MENJALIN KERJASAMA DENGAN RELAWAN/ ORMAS MAUPUN STAKEHOLDER (RAPI, ORARI, SEMAR, RMB, PMI, FKPPI, PPM, LPBI-NU, PRAMUKA, SENKOM-POLRI, KRI MOJOPAHIT TAHUN 2011 S/D SEKARANG
3.MENGADAKAN PEMBEKALAN PENANGGULANGAN BENCANA BERWAWASAN GENDER TAHUN 2012 SEBANYAK 144 ORANG.
4.MENGADAKAN PELATIHAN  PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN ANGGARAN  2013 SEBANYAK 216 ORANG  DARI 18  KECAMATAN UNTUK 108 DESA, TAHUN 2013.
5.MENGADAKAN PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS RELAWAN SEBANYAK 300 ORANG TAHUN 2013.
6.MENYEDIAKAN POSKO 24 JAM TELEPON 0321-381568 DAN ORARI GARUDA FREKUENSI 15.8010. DAN RAPI 14.255.
7.MENGADAKAN PELATIHAN TEAM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2012
8.MENGADAKAN PELATIHAN DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT (PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN) PADA DINAS/ INSTANSI TEKNIS LINTAS SEKTOR PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2014
9.MENGADAKAN SOSIALISASI GENDER PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2012
10.MENGADAKAN GLADI KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2011
11.MENGADAKAN SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2013
12.MENGADAKAN PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS RELAWAN MITRA BPBD TAHUN 2013
13.MENGADAKAN SOSIALISASI PADA SEKRETARIS DESA SE-KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014
14.MENGADAKAN SOSIALISASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014
15.MELAKUKAN KEGIATAN MONITORING DAN PEMANTAUAN WILAYAH TITIK RAWAN BENCANA
16.UPDATING DATA WILAYAH BERPOTENSI DAN TERDAMPAK WILAYAH RAWAN BENCANA
 
Motto Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat

1.Jauhkan masyarakat dari bencana

2. Jauhkan bencana dari masyarakat

3. Hidup harmoni dengan bencana

Pemahaman dan Kesadaran

PEMAHAMAN BAHWA BENCANA BISA TERJADI KAPAN SAJA DIMANA SAJA PADA SIAPA SAJA, SEMOGA MAKIN MEMBUAT KITA MEYAKINI BAHWA SANG MAHA PENCIPTA MENCINTAI KITA SEMUA DENGAN CARANYA

  KESADARAN BAHWA PUBLIK MENAMBATKAN HARAPAN PADA KITA, SEMOGA MENJADI ENERGI DAHSYAT YANG MEMOTIVASI KITA UNTUK MENJADI TOKOH MASYARAKAT YANG DAPAT MENGAKOMODASI KEPENTINGAN MEREKA 

Penutup

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana melalui kegiatan pengurangan risiko bencana yang bertumpu pada pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana melalui kegiatan pengurangan risiko bencana yang bertumpu pada pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Upaya PRB pada hakikatnya adalah suatu investasi jangka panjang untuk melindungi manusia dan aset negara/daerah. karena itu, setiap daerah yang sudah membentuk BPBD harus menyusun rencana aksi daerah PRB ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kita telah banyak bercermin dari pengalaman, bahwa teknologi kebencanaan  yang modern sekalipun dapat gagal, namun dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana terbukti dapat menyelamatkan banyak jiwa.

 ttd.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

Drs. MOCH. ZAINI, ST, M.Si, MT..